Fatwa MUI: Golput haram, rokok makruh-haram

Kudengar berita, baru saja MUI keluarkan fatwa yang agak sensitif. Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar mengatakan, ulama sepakat memutuskan golput hukumnya haram jika ada pimpinan yang dipilih memenuhi syarat. Sebaliknya, bila ada seseorang yang tepat untuk menjadi pimpinan tetapi pemilih memutuskan Golput hukumnya juga haram. “Dalam Islam, memilih pimpinan itu wajib, asal[kan] pimpinan yang dipilih itu memenuhi persyaratan,” kata Gusrizal. (Sumber: Tempo Interaktif)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ali Mustafa Ya’qub menjelaskan, ijtimak ulama memutuskan merokok hukumnya ’’dilarang’’, yakni antara haram dan makruh. Maksudnya, hukumnya makruh bagi orang-orang pada umumnya, tetapi haram bagi orang tertentu atau dalam keadaan tertentu. Yang diharamkan merokok adalah “ibu-ibu hamil, anak-anak, di tempat umum, dan pengurus MUI,” katanya di aula Perguruan Dinniyah Putri, Jalan Abdul Hamid Hakim, Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), Ahad (25/1). (Sumber: Riau Pos) (Catatan: Makruh itu sendiri terdiri dari dua macam: [1] makruh yang dekat dengan halal dan [2] makruh yang dekat dengan haram. Dalam fatwa MUI ini, hukum rokok adalah makruh yang dekat dengan haram.)

Mungkin ada tidak sedikit diantara kita (termasuk diriku) yang merasa kecewa dengan fatwa-fatwa MUI tersebut. Namun menurutku, kita perlu menghargai ijtihad para ulama kita itu.

Bahwa hasil ijtihad mereka tidak sama dengan hasil ijtihad ulama di negeri-negeri lain, itu wajar saja. Ijtihad memang memungkinkan perbedaan pandangan. (Lihat postingan “Mengapa Ulama Berlainan Pendapat“.)

Seandainya hasil ijtihad mereka itu benar dalam pandangan Allah, pahalanya dua. Kalau salah, pahalanya satu. Nah, kalau Allah saja menghargai hasil ijtihad dengan pahala, tidakkah kita mestinya juga menghargai hasil ijtihad itu?

Comments
13 Responses to “Fatwa MUI: Golput haram, rokok makruh-haram”
  1. zunaerah pangaribuan mengatakan:

    Ass. Semoga kita selalu dalam lindunganNya.Amin.
    Disini saya berbicara sebagai orang awam. Fatwa Golput adalah haram. Bukankah ini ada kaitannya sebagai sarana politik? Kita ketahui bahwa hak dipilih dan memilih adalah hak dasar kita sebagai WN,mengapa menjadi Golput malah Haram. Karena bagi Golput jelas-jelas sudah tidak ada calon pimpinan yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik . Disini saya kurang faham dasar dari pengharaman Golput ini.
    Fatwa makruh-haram merokok ini saya menjadi bingung kok fatwa bisa jadi bercabang begitu. Memang secara kesehatan merokok itu patut dilarang. Tapi kalau sampai mengharamkannya kok ya.. kita jadi takut. Jangan jangan pergi ke mal pun menjadi haram.
    Jadi tolong sampaikan ke MUI bila memang mau mengeluarkan fatwa yang tegas dan jangan mendua seperti ini. Satu pertanyaan: Apakah dengan haramnya merokok sama hukumnya dengan makan babi(maaf). Sedangkan Allah tidak mengharamkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
    Wassalammualaikum.

    • M Shodiq Mustika mengatakan:

      @ zunaerah pangaribuan
      Aamiin.
      1) Sarana politik itu merupakan ranah ijtihad. Hasil ijtihad bisa menyebutkan bahwa memilih pemimpin merupakan hak, bisa pula menyatakan bahwa memilih pemimpin merupakan kewajiban. Dalam hal ini, menurut MUI, memilih pemimpin politik merupakan kewajiban, bukan hak.
      2) Fatwa dibuat dalam rangka menegakkan “kebenaran”, bukan menegakkan ketegasan. Kalau memang yang “benar” (menurut ijtihad) itu adalah yang “bercabang”, itu jugalah yang mesti dikemukakan. Tentu saja, dibutuhkan sosialisasi supaya orang-orang awam bisa memahaminya.
      3) Sesuatu yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah tidak membutuhkan ijtihad lagi. Namun kalau tidak jelas-jelas diharamkan, seperti rokok dan golput, maka bisa saja dibutuhkan ijtihad.
      Wa’alaykumus salaam warahmatullaah wabarakaatuh.

  2. Zoel mengatakan:

    1. Fatwa MUI bukan ijtihad. Hanya mujtahid yang berhak melakukan ijtihad. Setahu saya, 700 ulama yang berkumpul di Sumbar bukanlah mujtahid
    1. Fatwa yang benar haruslah berdasarkan nash syariat Islam bukan sekadar pendapat berdasarkan kepentingan dan mashlahat semata. Fatwa yang telah dikeluarkan (masalah golput) ternyata bertentangan dengan nash Al-Qur’an. Jadi perlu diluruskan

  3. sunan mengatakan:

    soal fatwa golput haram.. ada yg kurang dalam hal pemilihan pemimpin ini.. seharusnya mungkin begini…
    1. setuju
    2. netral
    3. tidak setuju
    dan pemilih berhak memilih salah satu.. dari ketiga pilihan diatas.. jangan cuma diadu yg setuju nya saja.. tapi diakumulasi yang tidak setujunya juga.. kalao pilihannya begini.. maka bolehlah di fatwakan haram bagi orang yang tidak melakukan pilihan.. (netral bukan berarti tidak melakukan pilihan loh ya.. :D)

    hehehe.. jadi inget.. biasanya putih berpasangan dengan hitam.. berarti kl orang yg tidak memilih disebut golput (golongan putih).. orang yang memilih.. boleh dong..kita sebut golongan hitam.. kl di cerita persilatan .. biasanya golongan hitam ini disebut juga golongan sesat.. hahaha.. (intermezzo :D)

  4. Yayan mengatakan:

    saya setuju2 saja kalo golput itu haram…
    namun harus di spesifik lagi keharamannya yang bagaimana, menurut saya yang benar2 jatuh dalam haram itu seyogyanya ditujukan bagi “mereka” yang :
    1. benar-benar bersengaja tidak mau ikut pemilu padahal tidak ada halangan apa2 untuk melakukan pemilihan di TPS,
    2. orang2 atau kelompok2 tertentu yang mengajak / memprovokasi orang lain untuk melakukan golput

    ============
    karena hal ini berkaitan dengan hukum Agama Islam, tentu pengharaman tersebut berlaku dengan syarat:
    3. calon pemimpin / legislatif (Islam) yang baik menurut pandangan Islam masih ada, (sehingga jika masih ada yang baik sedangkan orang melakukan no. 1 dan 2, maka mereka jatuh kepada berdosa/haram….)
    4. adanya calon yang tidak dibolehkan oleh Islam, seperti calon pemimpin wanita yang ingin menjadi presiden. (sehingga bagi yang melakukan 1 dan 2, padahal ada wanita yg mencalonkan menjadi presiden, padahal harus dicegah, tetapi orang tetap melakukan 1 dan 2, maka mereka benar2 jatuh dalam dosa besar/haram, karena dianggap tidak mencegah kepemimpinan wanita yg memang diharamkan oleh Rasulullah SAW)

  5. Yayan mengatakan:

    zunaerah pangaribuan,,,

    pertanyaan anda apakah sama haramnya golput dengan makan babi, yach… tentu saja beda lahhhh….. masa..mikir kayak gitu aja gak bisa…. :D

    babi itu benda najis yang menyentuhnya aja sudah harus dicuci 7 kali apalagi memakannya, tentu sangat haremmm

    sedangkan golput adalah perbuatan, bukan benda??

    otak jangan ditaroh di dengkul :D

  6. Yayan mengatakan:

    Zoel

    boleh dijelaskan dalam hal apanya sehingga anda mengatakan pengharaman golput itu bertentangan dengan nash alqur’an,,, ana minta dalilnya nich….. agar anda tidak dibilang OMDO, omong doang… :D

  7. M Shodiq Mustika mengatakan:

    @ Zoel
    Makna “mujtahid” adalah “orang yang melakukan ijtihad”.
    Ditinjau dari segi jumlah, ijtihad ada dua dua jenis: ijtitihad individual dan ijtihad kolektif. Saya tidak tahu apakah ada diantara ulama MUI yang belum memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad individual. Tapi untuk ijtihad kolektif, MUI sudah memenuhi syarat untuk berijtihad.

    @ sunan
    Trus, kita golongan apa? Golongan abu-abu?

    @ Yayan
    Ya, sepertinya kita masih membutuhkan banyak penjelasan dari MUI.

  8. nirwan mengatakan:

    niat yang baik kalau dilaksanakan dengan jahiliyah, efeknya justru kebalikannya. apalagi, niat itu juga perlu dipertanyakan kesahihannya. Toh, bersidangnya MUI karena Hidayat Nur Wahid memintakan fatwa golput itu. Jangan lupa pula, ketua fatwa MUI itu orang PKNU. So, tetaplah kritis. Kalau mau, MUI seharusnya mengeluarkan fatwa haram berpolitik pada elit, politisi dan pejabat yang telah membikin masyarakat tak percaya pada pemilu. Kalau pemimpin buat kesalahan, jangan malah dibekingin. Kalau ulama salah bikin fatwa, jangan umat yang disuruh mengaji. Jangan rakyat yang jadi kambing hitam.

    salam
    nirwan

    • M Shodiq Mustika mengatakan:

      @ nirwan
      MUI memang bertugas memberi fatwa pada topik-topik tertentu atas permintaan masyarakat/umat. Mas Nirwan pun boleh mengajak handai-tolan untuk beramai-ramai meminta fatwa MUI mengenai hukum berpolitik bagi elit politik “yang telah membikin masyarakat tak percaya pada pemilu”.

  9. acenkmordane mengatakan:

    Majelis Ulama Idiot

    Andaikan makhluk yang bernama fatwa sudah sejak dulu menemani bangsa Indonesia, tentu masyarakat kita menjadi terbiasa bergaul dengannya sehingga tidak mudah uring-uringan seperti yang hari-hari ini terjadi.

    Misalnya pada awal 1900-an kaum ulama melontarkan fatwa bahwa Kebangkitan Nasional bangsa Indonesia itu wajib hukumnya (sehingga tidak bangkit itu haram hukumnya). Demikian juga mempersatukan seluruh pemuda Indonesia itu fardhu kifayah (semua orang tidak bersalah asal ada sebagian yang menjalankannya).

    Sumpah Pemuda itu fardhu ‘ain, kewajiban bagi setiap orang, kalau tidak bersumpah bergabung dalam persatuan Indonesia haram hukumnya. Berikutnya begitu Hiroshima- Nagasaki dibom atom, ulama Indonesia sigap melontarkan fatwa bahwa memproklamasi kan kemerdekaan Republik Indonesia itu wajib sehingga masuk neraka bagi siapa saja yang menolak 17 Agustus 1945.

    Lantas diikuti oleh ratusan atau bahkan ribuan fatwa berikutnya: demokrasi itu wajib (meskipun di dalamnya ada komunisme itu haram).Tidak menaati UUD 1945 itu haram. Konstituante dan Piagam Jakarta dicari formula fatwanya. Katakanlah sejak pra-Kebangkitan Nasional hingga era Reformasi sekarang ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menelurkan lebih dari 5.000 fatwa.

    Makhluk Suci dari Langit

    Sementara kita simpan di laci dulu perdebatan tentang positioning antara negara dengan agama. Kita istirahat tak usah bergunjing ulama itu sejajar
    dengan umara (pemerintah) ataukah di atasnya ataukah di bawahnya. Juga kita tunda menganalisis lebih tinggi mana tingkat kekuatan fatwa kaum ulama dibandingkan undang-undang dan hukum negara.

    Entah apa pun namanya makhluk Indonesia ini: negara sekuler, demokrasi religius, kapitalisme sosialis atau sosialisme kapitalis,atau apa pun. Kita mengandaikan saja bahwa produk kaum ulama,khususnya MUI, berposisi sebagai inspirator bagi laju pasang surutnya pelaksanaan kehidupan bernegara dan berbangsa.

    Sebutlah ulama adalah partner pemerintah. Kaum ulama adalah makhluk suci berasal dari langit, memanggul amanat Allah sebagai khalifatullah fil ardli Indonesia. Kita semua pun bersyukur karena dalam menjalankan demokrasi kita ditemani
    oleh utusan-utusan Tuhan.Dulu para rasul dengan mandat risalah, para nabi dengan mandat nubuwah, dan para ulama dengan mandat khilafah.

    Tidak semua soal kehidupan mampu diilmui oleh akal manusia, maka kita senang Tuhan kasih informasi dan tuntunan, terutama menyangkut hal-hal yang otak dan mental manusia tak sanggup menjangkau dan mengatasinya. Kaum ulama dalam majelisnya terdiri atas segala macam ahli dan pakar.

    Ada ulama pertanian, ulama ekologi, ulama perekonomian, ulama kehutanan, ulama kesehatan dan kedokteran, ulama, ulama kesenian dan kebudayaan, ulama fiqih, ulama tasawuf dan spiritualisme, ulama olahraga, dan segala bidang apa pun saja yang umat manusia menggelutinya karena memang seluruhnya itulah lingkup tugas khilafah atau kekhalifahan.

    Tradisi Fatwa dalam Negara

    Akan tetapi tradisi itu tak pernah ada.Fatwa terkadang nongol dan sangat sesekali. Mendadak ada fatwa tentang golput tanpa pernah ada fatwa tentang pemilu, pilkada, pilpres dengan segala sisi dan persoalannya yang sangat canggih. Tiba-tiba ada fatwa tentang rokok tanpa ada fatwa tentang pupuk kimia, tentang berbagai jenis narkoba, suplemen makanan dan minuman,penggusuran ,pembangunan mal, industri, kapitalisasi lembaga pendidikan,serta seribu soal lagi dalam kehidupan berbangsa kita. MUI mengambil bagian yang ditentukan tanpa pemetaan konteks masalah bangsa, tanpa skala prioritas, tanpa pemahaman konstelasi serta tanpa interkoneksi komprehensif antara berbagai soal dan konteks. Itu pun fatwa membatasi diri pada ”benda”. Makan ayam goreng halal atau haram? ”Dak tamtoh,” kata orang Madura.Tak tentu.Tergantung banyak hal.Kalau ayam curian,ya haram.

    Kalau seseorang mentraktir makan ayam goreng sementara teman yang ditraktirnya hanya dikasih makan tempe, lain lagi hukumnya. Makan ayam goreng secara demonstratif di depan orang berpuasa malah bisa haram, bisa makruh, bisa sunah. Haram karena menghina orang beribadah. Makruh karena bikin ngiri orang berpuasa.

    Sunah karena dia berjasa menguji kesabaran orang berpuasa. Beli sebotol air untuk kita minum, halal haramnya tak terletak hanya pada airnya. Kalau
    mau serius berfatwa perlu dilacak air itu produksi perusahaan apa, modalnya dari uang kolusi atau tidak, proses kapitalisasi air itu mengandung kezaliman sosial atau tidak?

    Kalau kencing dan buang air besar mutlak wajib hukumnya. Sebab kalau orang menolak kencing dan beol, berarti menentang tradisi metabolisme tubuh ciptaan Allah SWT. Berzikir tidak wajib, bahkan bisa makruh atau haram. Misalnya suami rajin shalat dan berzikir siang malam, istrinya yang setengah mati cari nafkah. Atau kita wiridan keras-keras di kamar ketika teman sekamar kita sedang sakit gigi.

    Hak Tuhan

    Butuh ruangan lebih lebar untuk menguraikan berbagai perspektif masalah yang menyangkut fatwa. Negara dan masyarakat tak perlu mencemaskan fatwa karena ada jarak serius antara fatwa dengan agama, apalagi antara fatwa dengan negara dan hukumnya.Terlebih lagi jarak antara fatwa dengan Tuhan.

    Yang berhak me-wajib-kan, menyunah- kan, me-mubah-kan, memakruh- kan dan meng-haram-kan sesuatu hanya Tuhan.Ulama dan kita semua hanya menafsiri sesuatu. Kalau MUI bilang ”rokok itu haram”, itu posisinya beliau-beliau berpendapat bahwa karena sesuatu dan lain hal, maka diperhitungkan bahwa Tuhan tidak memperkenankan hal itu diperbuat.

    Setiap orang, sepanjang memenuhi persyaratan metodologis dan syar’i, berhak menelurkan pendapat masing-masing tentang kehalalan dan keharaman rokok dan apa pun. Muhammadiyah dan NU pun tidak merekomendasikan pengharaman rokok. Artinya, para ulama dari dua organisasi Islam terbesar itu memiliki pendapat yang berbeda.

    Sebelum saya mengambil keputusan untuk mewakili pendapat Tuhan untuk mewajibkan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu hal, sangat banyak persyaratan yang harus saya penuhi. Terutama persyaratan riset, sesaksama mungkin dan ini sungguh persoalan sangat besar, ruwet, luas, detail.

    Kemudian andaipun persyaratan itu mampu saya penuhi, saya tidak punya hak untuk mengharuskan siapa pun saja sependapat dengan saya atau apalagi melakukan dan tidak melakukan sesuatu sejalan dengan pandangan saya.Nabi saja tidak berhak mewajibkan siapa pun melakukan shalat.

    Hak itu ada hanya pada Tuhan, Nabi sekadar menyampaikan dan memelihara kemaslahatannya. Para ulama dan kita semua bisa kelak teruji, ternyata sependapat dengan Tuhan,bisa juga akan terlindas oleh peringatan keras Allah: ”Lima tuharrimu ma ahallallohu lak”,kenapa kau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan untukmu? Tapi jangan lupa bisa juga terjadi sebaliknya : kenapa kamu halalkan yang Allah haramkan?

    Mungkin benar rokok itu haram dan saya akan masuk neraka karena itu, bersama ulama agung Indonesia Buya Hamka, perokok yang jauh lebih berat dibandingkan saya yang sama sekali tidak nyandu rokok. Juga ada teman saya di neraka almarhum Kiai Mbah Siroj Klaten yang hingga usianya 94 tahun merokok empat bungkus sehari. Dengan demikian bangsa Indonesia akan tercatat sebagai pemegang rekor tertinggi masuk neraka karena rokok.

    Created by abu zikra
    acenkmordane@yahoo.com

    • Heru mengatakan:

      menurut saya golput itu haram dan halal. Tergantung pom nya saja yg memberikan izin. Kata kiki anjing itu lebih enak dari pada babi, katannya….,,
      jadi golput itu lebih baik dilakukan dari pada tidak.
      ^^

Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] Fatwa MUI: Golput haram, rokok makruh-haram 26 January 2009 by M Shodiq Mustika on Tuntunan Islam …  berita, baru saja MUI keluarkan fatwa yang agak sensitif. Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar mengatakan, ulama sepakat memutuskan golput hukumnya haram jika ada pimpinan yang dipilih memenuhi syarat. …  makruh yang dekat dengan haram. Dalam fatwa MUI ini, hukum rokok adalah makruh yang dekat dengan haram.) Mungkin ada tidak sedikit … Tags: Islam, Politik, Budaya, halal haram, ijtihad, Fatwa Ulama, golput, rokok Ditulis dalam Budaya Islami, Islam, Politik Islami. Tag: agama, aktual, Al Ittidaiyah, artikel, Badan Organisasi Wanita Islam Indonesia, berita, Dewan Masjid Indonesia, fatwa MUI, fatwa ulama, Gerakan Muslimat Indonesia, golput, halal haram, hukum islam, KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), KBTII, kliping, kritik, Majelis Dakwah Islamiyah, manhaj, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), nasional, opini, pemilu, Persatuan Islam Thionghoa Indonesia, Persis (Persatuan Islam), publik, rokok, sosial, umum, Wanita Islam Indonesia. […]



Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.