Mengapa orang-orang baik itu ikut korupsi?

Setiap kali saya melangkah, seringkali saya menjumpai korupsi. Di lembaga pendidikan, instansi pemerintah, perusahaan swasta, bahkan juga di rumah tangga. Ada apa gerangan? Mengapa korupsi itu menjadi budaya Indonesia di masa kini? Mengapa ada banyak orang yang dikenal baik dan terhormat di mata masyarakat ternyata juga melakukan korupsi?

Saya menemukan jawaban menarik berikut ini.

Begini. Sejak reformasi 1998, Indonesia menggunakan sistem politik dan ekonomi liberal. Setelah UUD 1945 dirombak, DPR kemudian memproduksi begitu banyak undang-undang politik mau pun ekonomi yang pada prinsipnya adalah liberal.

Indonesia pun memasuki era demokratis (kata para pendukungnya). Negeri ini dipuja-puji sebagai negara demokrasi terbesar setelah India dan Amerika. Sistem demokrasi terbukti ampuh meru-buhkan tembok Berlin dan menggulung komunisme di tahun 1990-an.

Padahal sebenarnya di tahun 1991, Prof Samuel P Huntington dari Universitas Harvard, sudah memberi syarat bagaimana sebuah negara bisa sukses beralih dari sistem otoritarianisme menjadi demokrasi (baca demokrasi liberal) di dalam buku The Third Wave: Democratization ini the Late Twentieth Century, yang sangat terkenal itu.

Huntington menulis bahwa income per capita menjadi syarat penting demo-kratisasi. Semakin tinggi income per capita atau pendapatan rata-rata penduduk sebuah negara, semakin mulus peralihan terjadi. Begitu sebaliknya. Negara dengan penduduk miskin yang beralih demokratis, menurut studi Huntington, akan kembali lagi menjadi otoritarianisme.

Indonesia jelas masuk kategori ber-pendapatan rendah. Tapi dalam eforia reformasi 1998, siapa peduli petuah Huntington. Apalagi kemudian ternyata ada dana 26 juta dollar dari lembaga donor Pemerintah Amerika Serikat, US-AID, di balik hiruk-pikuk reformasi. Sebuah jumlah yang cukup besar untuk menggerakkan apa saja.

Kini, telah 10 tahun reformasi berlangsung. Lihatlah betapa menyedihkan keadaan negeri ini. Yang lebih memilukan dan memalukan: kini Indonesia termasuk di dalam indeks 60 negara gagal tahun 2007 (failed state index 2007). Indeks itu dibuat Majalah Foreign Policy yang berwibawa, bekerja sama dengan lembaga tink-tank Amerika, the Fund for Peace.

Banyak ukuran dalam membuat indeks itu. Tapi secara umum disebutkan, antara lain, pemerintah pusat sangat lemah dan tak efektif, pelayanan umum jelek, korupsi dan kriminalitas menyebar, dan ekonomi merosot. Negara paling gagal adalah Sudan, Irak, Somalia, dan Zimbabwe. Tapi bayangkan Indonesia masuk satu jajaran dengan negeri itu, bersama sejumlah negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin, semacam Timor Timur, Myanmar, Konggo, Haiti, Ethiopia, dan Uganda.

Hari-hari ini, berita radio, TV, dan koran dihiasi cerita anak-anak kurang gizi dan kelaparan. Nasi aking menjadi salah satu menu rakyat. Itu terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Malah di Makassar dan beberapa kota lain, dilaporkan orang meninggal dunia karena berhari-hari tak tersentuh makanan.

Indonesia dinyatakankan badan kesehatan PBB, WHO, sebagai negara dengan korban flu burung terbanyak di dunia. Penyakit HIV-Aids berkembang tak terkendali sampai ke daerah terpencil . Serangan diare di mana-mana. Bemacam penyakit aneh seperti lumpuh layu bermunculan. Pengangguran melonjak.

Artinya, kini kemiskinan merebak. Pantaslah Indonesia dikategorikan negara gagal. PBB memperhitungkan hampir separuh penduduk Indonesia hidup di bawah dua dollar perhari. Bagaimana orang bisa hidup di bawah Rp 18.000 sehari di tengah harga pangan meloncat tak terkendali?

Tapi di tengah kemiskinan dan kelaparan itu ada berita bagus: orang kaya Indonesia justru bertambah kaya. Seperti ditulis majalah bisnis Forbes, 13 Desem-ber 2007, di tahun 2007, kekayaan para konglomerat Indonesia melompat dua kali lipat. Majalah itu menyebutkan kini Indonesia memiliki 40 konglomerat – dengan kekayaan minimal 120 juta dollar atau lebih Rp 1 trilyun – dan yang paling kaya adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie.

Sepanjang 2007, kekayaan bersih Aburizal meningkat lebih empat kali lipat, menjadi 5,4 milyar dollar. Sungguh menakjubkan. Dengan itu ia menyalib Sukanto Tanoto, pemilik pabrik pulp dan produsen minyak kelapa sawit terbesar , dengan kekayaan 4,7 milyar dollar.

Rakyat tambah miskin, kenapa kong-lomerat tambah kaya? Terlalu sempit halaman untuk menjelaskannya di sini. Yang pasti, sistem ekonomi liberal di mana pun di dunia ini termasuk di Amerika Serikat menjadikan orang kaya yang segelintir bertambah kaya.

Sejatinya sistem ini memang untuk memanjakan orang kaya. Contoh konkret, lihatlah Amerika Serikat yang sedang dilanda resesi. Pemerintah mau pun The Federal Reserve (semacam BI di sini) sibuk membantu, menjamin, atau melobi, agar perusahaan besar selamat dari kebangkrutan. Sementara 2 juta pemilik rumah yang kreditnya macet dan dimiliki orang menengah tak dipedulikan. Mereka harus pindah karena rumahnya akan disita.

Itulah persis terjadi ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di tahun 1998. Para konglomerat diselamatkan Pemerintah atas perintah Bank Dunia dan IMF. Bank Indonesia mengucurkan BLBI lebih Rp 600 trilyun. Umumnya dana ini dikemplang oleh para konglomerat. Sementara itu berapa banyak pengusaha kecil dan menengah yang bangkrut oleh krisis tak sedikit pun dipedulikan Pemerintah.

Berapa banyak perlakuan lain yang mengistimewakan para konglomerat. Misalnya, sejak dibentuk KPK sibuk menangkap dan menjebak para koruptor kelas teri semacam Mulyana atau Rochmin Dahuri tapi tak tak satu kong-lomerat pun yang terjerat.

Dua konglomerat penerima BLBI paling besar, Syamsul Nursalim dan Anthony Salim, dinyatakan Kejaksaan Agung tak bisa dituntut karena tak cukup bukti. Beberapa hari kemudian KPK menangkap Jaksa Urip, penyidik kasus itu. Ia tertangkap tangan menerima suap Rp 6 milyar dari Artalyta Suryani, pembantu Syamsul Nursalim. Tapi konglomerat itu tetap aman-aman saja. Keputusan membebaskannya, sekali pun sudah terbukti ada suap di baliknya, tak pernah diralat. Masih kurang jelas?

Lihat kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan rakyat menjadi korban. Rumah tenggelam, mata pencarian hilang, tapi sampai kini sudah lebih setahun tak seorang pun yang diseret menjadi terdakwa karena bencana itu.

Malah belakangan Pemerintah mene-tapkan sejumlah korban akan mendapat ganti rugi dari APBN, bukan dari PT Lapindo Brantas. Padahal sudah ter-ungkap sebelumnya, ada tuduhan kesalahan teknis dalam pengeboran sumur minyak dan gas itu. Pelan-pelan cerita itu kini menghilang. Semua orang tahu, pemilik Lapindo adalah salah satu orang terkaya Indonesia.

Tulisan ini tentu saja tak ingin mempertentangkan kelas kaya dan miskin. Yang hendak dikatakan bahwa semua gejala yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari sistem politik dan ekonomi yang digunakan, sejak Indonesia memasuki era reformasi 1998.

Marilah membicarakannya dengan jujur, tanpa dusta dan kepura-puraan. Sistem demokrasi kita sekarang, jelas sebuah sistem yang amat mahal, dan seperti studi Profesor Huntington tadi, terbukti sukses di negeri dengan penduduk berpenghasilan tinggi, bukan negeri miskin semacam Indonesia.

Siapa pun setuju, proses pemilihan Presiden Amerika sangat atraktif dan ideal, menjadi panggung hiburan bagi dunia. Tapi berapa banyak dollar yang dihabiskan para nominator calon pre-siden Barack Obama, Hillary Clinton, mau pun John McCain, selama satu tahun ini. Padahal pemilihan yang sesungguhnya baru November 2008, masih 7 bulan lagi.

Semua biaya itu bisa diongkosi rakyatnya karena pendapatan perkapita Amerika Serikat 50.000 dollar. Sebagai pengumpul dana kampanye terbesar, misalnya, sampai akhir Maret lalu, Senator Barack Obama telah memperoleh 234 juta dollar atau Rp 2,1 trilyun. Jumlah fantastis itu tak sulit dikumpulkan, karena Obama memiliki 1,3 juta penyumbang. Berarti, tiap donator rata-rata menyum-bang tak sampai 200 dollar atau Rp 1,8 juta. Jumlah itu tentu tak memberatkan bagi para Obamania, termasuk untuk membiayai kampanye pemilihan presiden nanti, yang jumlahnya pasti lebih besar, bila Obama lolos ke babak final.

Itulah yang sulit dilakukan di sini. Mana ada rakyat yang mampu menyumbang jutaan rupiah, sementara untuk hidup sehari-hari saja sudah ngos-ngosan. Padahal sekali pun tak sebesar di Amerika Serikat, proses rekrutmen politik di Indonesia tetap butuh biaya besar.

Berbagai perhitungan menyebutkan, untuk kampanye menjadi anggota DPR dibutuhkan dana setidaknya Rp 1 milyar sampai Rp 2 milyar. Menjadi bupati Rp 5 milyar sampai Rp 10 milyar, dan untuk gubernur bisa sampai Rp 50 milyar. Apalagi untuk kursi Presiden, jumlahnya bisa berlipat-lipat. Dari mana dana diperoleh?

[amran nasution/www.suara-islam.com]

Hmmm… Lantas bagaimana mengatasinya?

Dalam pandangan saya, besarnya biaya kampanye itu RELATIF besar bila dipandang dari sudut pandang pribadi (satu orang). Apabila biaya kampanye dibebankan kepada sang kandidat (plus sponsor), memang bisa muncul kecenderungan korupsi untuk “menutup biaya kampanye” atau “mengembalikan modal”.

Namun, biaya itu sebenarnya relatif kecil untuk organisasi besar seperti Muhammadiyah atau NU. Masalahnya, bersediakah para anggota organisasi ini bersatu menyokong sang kandidat secara sepenuhnya (termasuk untuk biaya kampanye)?

Comments
5 Responses to “Mengapa orang-orang baik itu ikut korupsi?”
  1. Singal mengatakan:

    Negeri kita suka dipujipuji kali, barangkali….

  2. susya mengatakan:

    Ini adalah begeri yang sudah salah kaprah………..disemua sisi kehidupan sudah hancur……..korupsi, narkoba, gaya hidup bebas dan semua prilaku negatif manusia dimata agama sudah menjadi hal yang biasa di NKRI………..

    Tidak akan pernah baik selama kejujuran menjadi barang langka di kalangan pimpinan negeri ini……

  3. Mr.Nunusaku mengatakan:

    Indonesia Tanah airku yang kaya raya anak-anak sekolah nyanyikan sebagai simbol dalam impian,
    tetapi ternyata yang merampok harta negara adalah pimimpin kita yang baik.
    Mengapa hal itu terjadi…?ya karena kualitas pemimpin wong Jowo pintar nyolong dan pintar menipu rakyatnya. Kata elite orang Singapore dan Malaysia pernah katakan; Indonesia seperti ‘GAJA’ negara besar tetapi tidak bisa apa-apa…ini kenyataannya dalam kekuasaan bangsa sendiri sudah merdeka selama 62 tahun kok Indonesia tetap miskin dan banyak yang melarat dan banyak rakyat jadi perampok dan sebahgian masih tidur dikolong jembatan….siapa mereka itu yaitu wong Jowo.

Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] Idealnya sih, uang itu dikembalikan saja. Namun aku pun memaklumi bila sampeyan tak bisa mengembalikannya. Memang, ada budaya tertentu dalam masyarakat kita yang tak memungkinkan kita untuk mengembalikan pemberian. (Lihat Mengapa orang-orang baik itu ikut korupsi.) […]

  2. […] Idealnya sih, uang itu dikembalikan saja. Namun aku pun memaklumi bila sampeyan tak bisa mengembalikannya. Memang, ada budaya tertentu dalam masyarakat kita yang tak memungkinkan kita untuk mengembalikan pemberian. (Lihat Mengapa orang-orang baik itu ikut korupsi.) […]



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s