Haramkah bekerja di perbankan?

Sejak beberapa pekan belakangan ini, kami telah menyajikan beberapa kali lowongan kerja di dunia perbankan. Melihat itu, beberapa pengunjung situs ini bertanya-tanya: Apakah bekerja di perbankan itu tidak haram? Tidakkah bunga bank itu tergolong riba, sehingga haram hukumnya?

Untuk menjawab pertanyaan semacam itu, di bawah ini kami sampaikan dua buah kutipan terkait. Pertama, dari Dr. Zulkarnaini Abdullah M.A. (Rektor STAIN Cot Kala / Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Ar Raniry) dalam “hukum bank konvensional“:

Melihat pada kenyataan bahwa perbankan (konvensional khususnya) telah merupakan bagian dari sistem perekonomian dunia dan telah merupakan lembaga yang bekerja secara profesional dengan peraturan-peraturan yang jelas dan transparan, saya menganggap hukum perbankan itu tidak dapat disamaratakan semuanya dan dinilai secara hitam putih. Perbankan, meskipun dianggap memiliki sisi-sisi yang memudaratkan nasabah, juga memiliki banyak maslahat dan keuntungan-keuntungan. Bank memang didirikan sebagai sebuah lembaga usaha untuk mencari keuntungan dari pekerjaannya memberikan pelayanan dalam bentuk simpan pinjam dan produk-produk lainnya. Mengambil keuntungan dari pekerjaan memberikan pelayanan (service) adalah sah-sah saja, sesuai dengan kesepakatan. Kalau memang tidak disepakati, tidak usah diteruskan (artinya tidak usah berurusan dengan bank).

Di sisi lain, melihat pada prinsip dasar muamalah dalam ajaran Islam, di mana tidak boleh ada transaksi yang menimbulkan penganiayaan terhadap pihak-pihak tertentu, maka pertanyaannya: apakah transaksi-transaksi perbankan mengandung unsur penganiayaan terhadap pihak-pihak tertentu? Jika tidak merasa teraniaya (atau mungkin merasa dapat menguntungkan), maka silakan berhubungan dengan bank. Jadi menabung di bank konvensional menurut hemat saya, tidak ada masalah; bank tidak pernah teraniaya dengan memberikan bunga kepada nasabah, karena bank bekerja secara profesional dan dengan perhitungan yang jelas dan terukur.

Selanjutnya, menurut hemat saya pengharaman riba tidak dapat disamakan dengan pengharaman daging babi. Daging babi memang diharamkan zatnya untuk dikonsumsikan, sedangkan riba diharamkan karena karakteristiknya yang mengandung unsur menyakiti di antara sesama manusia. Pada saat ayat-ayat riba diturunkan, orang-orang Arab yang menjadi sasaran kritik Quran itu adalah mereka yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kesulitan ekonomi yang dialami oleh orang-orang lemah dimanfaatkan oleh sebagian orang kaya sebagai kesempatan untuk memeras. Karena itu diharamkanlah riba, artinya diharamkan mengambil lebih dari uang pokok yang dipinjamkan. Konteks larangan Quran itu menurut pemahaman saya tidak sama dengan konteks pendirian lembaga perbankan hari ini. Ketidaksamaan itulah menurut saya yang menjadi alasan tidak tepat penyamaan bunga bank dengan riba. Jadi kalau orang bekerja di bank (atau bank itu sendiri didirikan) untuk memeras rakyat, itu hukumnya haram. Kalau memang lembaga perbankan dapat mengadakan produk-produk yang dapat membantu atau memberikan kemudahan kepada rakyat, saya kira itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan.

Namun, ini bukan berarti saya tidak mengkritik perbankan. Banyak hal menurut hemat saya yang perlu dibenahi dari sisi sistem perbankan, tetapi saya tidak akan membahasnya di sini. Cukup dikatakan bahwa pemerintah perlu membuat peraturan lebih ketat soal perbankan dalam bentuk yang lebih memihak pada kepentingan rakyat kecil.

Kedua, dari Dr. Muhammad Zuhri, Riba dalam al-Qur’an dan Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996):

Riba disebutkan dalam al-Qur’an di beberapa tempat secara berkelompok, yaitu surat al-Rum: 39, al-Nisa: 160-161, Ali ‘Imran: 130, dan surat al-Baqarah: 275-280. Para ulama fiqih membicarakan riba dalam Fiqh Mu’amalat. Untuk menjelaskan pengertian riba dan hukumnya, mereka menjadikan surat Ali ‘Imran: 130 dan surat al-Baqarah: 278-279 sebagai dasar pijakan. Sebab, di kedua surat itu ditegaskan hukum riba. Riba yang dibicarakan dalam al-Qur’an ini disebut riba nasi’ah (riba yang dilarang).[1]

Dari ayat-ayat tersebut para ulama membuat rumusan riba, dan dari rumusan itu kegiatan ekonomi diidentifikasi, dapat dimasukkan ke dalam kategori riba atau tidak. Dalam menetapkan hukum, para ulama biasanya mengambil langkah, yang dalam ushul fiqh, ta’lil (mencari ‘illat). Hukum suatu peristiwa atau keadaan itu sama dengan hukum peristiwa atau keadaan lain yang disebut oleh nas apabila sama ‘illat-nya.[2]

Kata kunci yang dipergunakan para ulama untuk menerangkan dan mengembangkan pengertian riba dalam al-Qur’an adalah لكم رؤوس أموالكم (hakmu adalah menerima sejumlah modal yang kamu pinjamkan). [3] Dari kata kunci kemudian dipahami bahwa pemberi pinjaman hanya berhak menerima pelunasan sejumlah pinjaman. Kelebihan atas jumlah pinjaman disebut riba. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan, para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjamna itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu tanpa adanya ‘iwad (pengganti/imbalan) adalah riba. Kelihatannya ‘illat ribanasi’ah – yang ditemukan para ulama adalah:

1.Kesamaan sifat benda yang ditransaksikan dalam hal ukuran, timbangan dan takaran.

2.Adanya tambahan karena tenggang waktu tanpa adanya ‘iwad.

Dalam kriteria tersebut, di masa Rasul hingga Fuqoha, terdapat relevansi antara “pengembalian sejumlah pinjaman (رأس مال)” dengan akibat yang timbul, yaitu “tidak ada pihak yang dirugikan (غير ظلم)”.

Tetapi dalam perkembangan ekonomi belakangan telah muncul fenomena lain. Di Indonesia, misalnya, dari tahun ke tahun nilai tukar rupiah mengalami perubahan. Uang satu juta rupiah pada tahun 1990 tidak sama nilai tukarnya dengan satu juta rupiah pada tahun berikutnya. Bila pada awal tahun 1990 dipinjam sejumlah uang, kemudian tahun berikutnya dikembalikan sejumlah pinjaman maka pihak pemberi pinjaman – secara ekonomi – dirugikan. Fenomena ini menggambarkan tidak relevannya hubungan “pengembalian رأس مال” (jumlah utang) dengan “tidak adanya ظلم”.

Dalam kondisi seperti ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan, pengembalian utang harus disertai tambahan untuk kompensasi perubahan nilai tukar rupiah. Tetapi langkah ini tentu akan dikatakan sebagai menjalankan riba berdasarkan kategori di atas.

Persoalan baru dalam Fiqh Mu’amalat muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan perbankan. Di satu pihak bunga bank terperangkap dalam kriteria riba, tetapi di sisi lain bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan, tanpa bank suatu negara akan hancur.

Bunga bank telah menimbulkan polemik pro dan kontra di kalangan ummat Islam, khususnya di Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), ormas Islam terbesar di Indonesia, tidak menyatakan halalnya bunga bank.[4] Tetapi terdapat kelompok orang tertentu, baik di kalangan NU dan Muhammadiyah, yang belakangan mengelola badan pemodal semacam ini, kendati tidak sejalan dengan keputusan mereka.

Terdapat beberapa tokoh yang membolehkan menfaat bunga bank.

1. Hatta berpendapat, bunga bank untuk kepentingan produktif bukan riba, tetapi untuk kepentingan konsumtif riba.

2. Kasman Singodimedjo dan Syafruddin Prawiranegara berpendapat, sistem perbankan modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi yang dzalim; oleh karenanya tidak perlu didirikan bank tanpa bunga.[5]

3. Hasan Bangil, tokoh Persatuan Islam (PERSIS), secara tegas menyatakan bunga bank itu halal karena tidak ada unsur lipat gandanya.[6]


[1] Dalam fiqh dikenal riba fadl dan riba nasi’ah. Lihat, misalnya, uraian Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 671-4

[2] Fathi al-Daraini, Al-Fiqh al-Islami al-Muqarin ma’a al-Mazahib (Dimasyqa: Jami’ah Dimasyqa, 1979) hlm. 49-54.

[3] Surat al-Baqarah: 279

[4] Dalam kongresnya tahun 1957, NU melarang perusahaan bisnis pinjam uang ke bank. Muhammadiyah dalam keputusan Majlis Tarjih-nya tahun 1968 berkesimpulan, bunga bank termasuk syubhat, berarti harus disingkirkan. Lihat Muhammad Kamal Hasan, Muslim Intellectual Responses to “New Order” Modernization in Indonesia (Kuala Lumpur: 1982), hlm. 76-9.

[5] Lihat Kasman Singodimedjo, Bunga itu tidak Riba, dan Bank itu tidak Haram (Bandung: 1972), hlm. 14. Tulisan Syafruddin dapat dilihat dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 36-41.

[6] Kamal Hasan, op. cit., hlm. 30

Comments
One Response to “Haramkah bekerja di perbankan?”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s